Polemik tentang perlu tidaknya pemerintah mengurangi subsidi masih berlanjut. Jumat minggu lalu (23/9), Pemerintah lewat Jusuf Kalla bertekad menaikkan harga minyak sambil secara paralel akan memberi santunan kepada kaum miskin untuk menekan ekses jangka pendeknya. Persentase kenaikan tetap belum diumumkan. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan untuk memprotes hasil keputusan tersebut. Bahkan jutaan penduduk Indonesia terbagi dua dalam pandangan mereka terhadap perlu tidaknya kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya tahun ini. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah, anggota atau mantan anggota parlemen serta TNI terus bersilang pendapat. Sebagian setuju, sebagian menolak. Persoalan fundamental yang selama ini tampaknya cukup membingungkan dan menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat.
Debat semacam ini harus diakhiri, sebab soal mendasarnya memang bukan itu. Menyubsidi BBM adalah ide yang sungguh amat buruk! Silakan sediakan waktu untuk menyimak tulisan jernih dan lugas saudara Priyadi mengenai hal ini. Dua posting dari blogger ini merupakan argumentasi terbaik tentang polemik perlu tidaknya penghapusan BBM, dan saya senang bisa mendapatkan tulisan dengan kualitas yang cukup tinggi. Priyadi menekankan bahwa cara terbaik untuk kemajuan Indonesia adalah dengan tidak menyubsidi BBM. Beberapa kekeliruan berpikir terkait isu sensitif ini berhasil ia soroti dan urai dengan singkat namun tetap jelas. Priyadi mencoba meyakinkan, bahwa soal mendasarnya bukan tentang perlu tidaknya subsidi BBM dihapuskan (the why), melainkan menyangkut kapan waktu yang tepat dan bagaimana caranya--the when dan the how. Mengenai isu ini, kita sudah memasuki wilayah mikro yang memerlukan kajian mendalam, khususnya oleh dan bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
Sebaiknya pemerintah segera mengumumkan berapa persentase kenaikan untuk bulan depan. Perlu pula diarusutamakan bahwa isu tentang BBM bukanlah isu kabinet atau pemerintahan semata, melainkan isu nasional. Oleh karena itu harus ada kesepakatan atau kebijakan nasional yang jelas. Kebijakan penghapusan subsidi energi harus dituntaskan sesegera mungkin dengan sequincing yang jelas. Jadi tidak penting, siapa kelak yang akan menjabat pemerintahan, subsidi energi harus dihapuskan.
